Prabowo Mau Bentuk Pengadilan Ad Hoc Tangani Penyelewengan di BUMN

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk menyelidiki penyelewengan pengelolaan BUMN selama 30 tahun ke belakang. Ia menyatakan temuan pemerintah ada 1.074 BUMN beserta anak, cucu, dan cicit perusahaan, jauh lebih banyak daripada perkiraan awal 300-400 perusahaan. Prabowo menilai sebagian BUMN tidak produktif, mengalami kerugian, dan memiliki laporan keuangan yang tidak transparan. Pengadilan ad hoc akan menyelidiki dugaan penyalahgunaan oleh direksi BUMN. Pemerintah juga mempertimbangkan mekanisme amnesti bagi pengurus BUMN yang mengakui kesalahan dan bertobat, dengan keputusan sepenuhnya pada DPR. Untuk memperbaiki efisiensi, 290 BUMN telah ditutup dengan penghematan biaya overhead Rp50 triliun yang akan dialihkan untuk investasi dan peningkatan pelayan publik. Target akhir tahun, jumlah BUMN diproyeksikan hanya tersisa 300 perusahaan yang produktif dan menciptakan nilai tambah.