Prabowo Mau Tingkatkan LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah, Ini Alasannya

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan penguatan Lembaga Kebijar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah agar seluruh pengadaan barang dan jasa di pusat dan daerah dapat dilakukan melalui satu pintu. Rencana ini disampaikan dalam pidatonya saat rapat paripurna penyampaian RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Prabowo menyatakan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah berhasil menghasilkan efisiensi sebesar 20,86% pada 2025 dan diperkirakan mencapai 25,43% pada 2026. Dengan penerapan konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, dan praktik pengadaan terbaik secara luas dan disiplin, pemerintah diproyeksikan dapat menghemat hingga 30% dari total belanja pengadaan sebesar Rp 1.200 triliun, setara dengan Rp 360 triliun atau sekitar USD 20 miliar. Efisiensi ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pengadaan layar pintar interaktif yang dapat diperoleh dengan harga Rp 26 juta per unit. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan serupa, mengstandardisasi spesifikasi, dan menyatukan volume. Proses pengadaan akan dilakukan secara digital, transparan, kompetitif, dan akuntabel. Prabowo meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendanai transformasi ini.