Prabowo Mau Naikkan Level LKPP Menjadi Badan Pengadaan Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) naik level menjadi Badan Pengadaan Pemerintah (BPP). Usulan ini disampaikan saat RUU APBN 2027 di Jakarta. Prabowo menyatakan pengadaan pemerintah yang tidak terkoordinasi menyebabkan harga berbeda untuk barang serupa, menghilangkan daya tawar negara. Dengan konsolidasi, efisiensi pengadaan mencapai 20,86% pada 2025 dan diproyeksikan 20,43% pada 2026. Jika diterapkan secara luas, efisiensi hingga 30% dari belanja pengadaan Rp 1.200 triliun dapat dicapai, yaitu Rp 360 triliun (setara US$ 20 miliar). Contoh nyata, pengadaan Layar Pintar Interaktif (IFP) untuk sekolah menjadi Rp 26 juta per unit dari awal Rp 150 juta dengan konsolidasi di Kemenendikbud. Prabowo menekankan pentingnya koordinasi pengadaan antar institusi untuk transparansi, kompetitivitas, dan akuntabilitas.