Produk Hukum Daerah Harus Selaras dengan Program Prioritas Nasional

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawasi pembentukan produk hukum di daerah yang harus selaras dengan program prioritas nasional. Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kemendagri Imelda menyatakan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemerintah pusat agar program kerja dapat berjalan lancar. Pemda diminta menyesuaikan peraturan daerah (perda) dan kepala daerah (perkada) dengan program prioritas nasional untuk memastikan kepastian hukum dari pusat hingga daerah. Dalam visi-misi Presiden Prabowo Subianto-Gibran, reformasi politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan narkoba menjadi fokus utama yang harus diwujudkan melalui produk hukum yang konsisten.