Rekomendasi MAI ke RUU Perampasan Aset: Kontrol Pengadilan hingga Jangka Panjang

Majelis Arah Indonesia (MAI) menyampaikan rekomendasi terkait penyusunan RUU Perampasan Aset dalam rapat dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/8). Perwakilan MAI, KH Thoha Yusuf Zakaria, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan dan penyelesaian RUU tersebut sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana. Menurutnya, DPR RI menargetkan penyelesaian RUU ini pada 14 Agustus 2026 setelah melalui tahap penyusunan dan penjaringan aspirasi publik.

Rekomendasi MAI mencakup penegasan hubungan aset dengan tindak pidana sebelum perampasan, penggunaan proses pidana sebagai mekanisme utama dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture hanya untuk kasus tertentu, kontrol pengadilan atas pemblokiran dan penyitaan, standar pembuktian yang jelas, pembalikan beban pembuktian secara proporsional, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, mekanisme pengawasan aparat penegak hukum, sistem pengelolaan aset yang profesional dan dapat diaudit, prioritas hasil perampasan untuk pemulihan korban dan kepentingan publik, serta kerja sama internasional untuk menjangkau aset di luar negeri.

MAI juga menekankan pentingnya harmonisasi RUU dengan KUHAP, UU Tipikor, UU TPPU, dan peraturan terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Rekomendasi ini dirancang untuk kepentingan jangka panjang, bukan sekadar untuk satu kasus atau rezim pemerintahan. Nilai keadilan dan kemaslahatan, termasuk prinsip hifz al-mal, menjadi landasan etik dalam melindungi kekayaan publik sekaligus harta warga yang diperoleh secara sah. Perwakilan MAI lain, Fahmi Salim, menegaskan bahwa kehadiran mereka tidak bertujuan menciptakan konflik politik atau pemerintahan tandingan, melainkan berpartisipasi melalui jalur konstitusional dan dialogis.