Sanksi Baru AS Dapat Memicu Perpecahan China dan Iran?

Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mengumumkan paket sanksi baru yang bertujuan menutup seluruh sumber pendapatan potensial Iran, yang diklaim Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebagai "Hari H ekonomi" bagi Teheran. Sanksi ini menyasar sekitar 60 entitas, individu, dan kapal di China dan Hong Kong yang diduga terlibat dalam pendanaan teknologi nuklir, rudal, operasi siber, dan perdagangan minyak Iran. China yang merupakan mitra dagang utama Iran, khususnya dalam pembelian minyak (mencapai 90 persen ekspor minyak Iran), mengecam keras langkah ini dan menegaskan bahwa kerja sama dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional. China juga memerintahkan perusahaan domestik untuk mengabaikan pembatasan AS terkait minyak Iran.

Hubungan ini menimbulkan ketegangan antara AS dan China, terutama menjelang rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada September 2025. Para analis menilai bahwa meskipun China tetap mempertahankan hubungan strategis dengan Iran, Beijing tidak bersedia memicu konflik langsung dengan AS. China lebih condong untuk mempertahankan keseimbangan dalam hubungan dagangnya dengan berbagai negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sambil menegaskan komitmennya terhadap diplomasi dalam menyelesaikan konflik di wilayah tersebut.

Sementara itu, pemerintah AS terus mengekspor tekanan melalui sanksi, namun menghindari menyasar bank-bank besar China secara langsung. Hal ini mencerminkan strategi AS yang ingin menjaga stabilitas hubungan ekonomi dengan China, meskipun tetap menekankan sanksi terhadap entitas-entitas yang terlibat langsung dengan Iran. KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Kirgistan akhir Agustus 2025 diperkirakan akan menjadi forum penting untuk membahas dinamika ini, dengan kehadiran Presiden Iran Masoud Pezeshkian.