Under-Invoicing hingga Transfer Pricing Disorot DPD, Dinilai Gerus Daya Saing Indonesia

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyoroti ketergantungan impor, under-invoicing, transfer pricing, dan inefisiensi sebagai persoalan yang menggerus daya saing ekonomi Indonesia. Ia menyebut masalah tersebut sebagai "duri" yang harus dicabut melalui transformasi ekonomi, meski kebijakannya tidak selalu nyaman. Under-invoicing merupakan praktik mencantumkan nilai transaksi lebih rendah dari nilai sebenarnya, sementara transfer pricing berkaitan dengan penetapan harga transaksi antarperusahaan dalam satu kelompok usaha. DPD memandang kebijakan Danantara, ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih sebagai rangkaian kebijakan yang saling berkaitan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.