Wacana Amnesti untuk Eks Bos BUMN Terjerat Korupsi, Efriza: Jangan Jadikan Tiket Bebas Pidana

Wacana pembentukan pengadilan ad hoc dan pemberian amnesti kepada mantan pimpinan BUMN yang terjerat korupsi dinilai tidak menarik oleh Peneliti Senior Citra Institute, Efriza. Ia menyatakan kebijakan semacam itu berpotensi merusak citra penegakan hukum dan menimbulkan kesan bahwa pejabat korup BUMN mendapatkan hak istimewa. Efriza menekankan bahwa pertobatan atau pengembalian aset tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, sekaligus khawatir kebijakan amnesti luas dapat membuat Presiden Prabowo dinilai mengobral amnesti dan berpihak kepada koruptor, bertentangan dengan desakan publik untuk tegas dalam menangani KKN.