Prabowo Mau Bikin Pengadilan Ad Hoc Khusus: Usut BUMN Nakal 30 Tahun ke Belakang

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran jajaran direksi BUMN selama 30 tahun ke belakang. Dalam sidang Tahunan MPR dan Bersama DPR-DPD di Jakarta, Prabowo menyadari bahwa ada 1.074 perusahaan BUMN yang aktif, jauh lebih banyak dari perkiraan awalnya 300-400 perusahaan. Ia menyadari BUMN sering kali tidak bertanggung jawab, memalsukan laporan keuangan, dan tidak produktif, yang berdampak pada kerja sama dengan perusahaan asing. Usulan pengadilan ini akan difungsikan untuk mengusut pelanggaran, sementara pemberian amnesti kepada pelaku yang taubat dan mengakui kesalahannya akan diserahkan ke DPR untuk ditentukan. Selain itu, Prabowo ingin memangkas jumlah BUMN menjadi 300 perusahaan.