Wamen HAM: Negara Terbuka pada Kritik dan Partisipasi Publik di Pembangunan
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyatakan bahwa negara selalu terbuka menerima kritik dan partisipasi publik dalam pembangunan nasional. Dalam Forum Konsultasi HAM bertajuk "HAM dalam Pembangunan Nasional: Tantangan dan Arah ke Depan" yang digelar di Jakarta pada Kamis (27/8), ia menekankan bahwa perlindungan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Kementerian HAM telah melibatkan lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam penyusunan kebijakan untuk memastikan kebijakan negara selaras dengan prinsip HAM.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Media Indonesia · 27 Agustus 2026 pukul 15.00
Kementerian HAM Serap Aspirasi Masyarakat Sipil untuk Kebijakan HAM Ke Depan
Berita terkait
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Draf dan DIM RUU Perampasan Aset Dibuka
JawaPos · 27 Agustus 2026 pukul 17.00
Rakyat Diminta Pegang Janji DPR soal Pengesahan RUU Perampasan Aset
Media Indonesia · 27 Agustus 2026 pukul 16.54
Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Pengerahan TNI dalam Demo 27 Agustus 2026
Media Indonesia · 27 Agustus 2026 pukul 16.13
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Sah Desember 2026
Liputan6.com · 27 Agustus 2026 pukul 16.02