Wamensesneg soal Polemik Desil Tak Sesuai Ekonomi Warga: Sedang Dievaluasi

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan pemerintah sedang mengevaluasi polemik data desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Evaluasi ini meliputi peninjauan ulang data dan metode yang digunakan BPS, serta pembentukan tim khusus lintas kementerian seperti Bappenas. Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti ketidakakuratan data desil akibat metode Proxy Means Test (PMT) yang bersifat statis, padahal kondisi ekonomi masyarakat berubah cepat. Ia juga meminta evaluasi metodologi pendataan termasuk integrasi data dinamis dan pertimbangan gig economy. Anggaran Kemensetneg 2027 mencapai Rp2,672 triliun, dengan 91 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen. Pemerintah akan menyampaikan surpres RUU Satu Data Indonesia kepada DPR sebelum batas 19 September 2024. Rieke menekankan pentingnya data akurat untuk kebijakan berbasis data, mendukung perbandingan dengan sistem data negara seperti PADU Malaysia dan Singpass Singapura.