Wamensesneg: Tim lintas lembaga akan evaluasi pendataan desil

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan pemerintah akan membentuk tim lintas lembaga untuk mengevaluasi pendataan penempatan warga dalam kelompok desil kesejahteraan. Tim tersebut akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Evaluasi dilakukan untuk memastikan dasar penetapan data desil yang akurat, mengingat belum dapat dipastikan adanya kesalahan dalam pendataan. Pemerintah berharap evaluasi dapat menghasilkan perbaikan dalam pendataan.

Desil merupakan pembagian kelompok penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemeringkatan desil mempertimbangkan indikator seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, dan kepemilikan aset. Desil 1 menunjukkan kelompok kesejahteraan terendah, sementara desil 10 menunjukkan kelompok tertinggi.

Sebelumnya, seorang tukang becak di Yogyakarta, Timbul, mengalami perubahan status keluarganya dari desil 1 menjadi desil 9, yang menyebabkan putranya kesulitan mengakses keringangan biaya kuliah dan Program KIP Kuliah. BPS kemudian memperbarui posisinya ke desil 3 setelah menemukan DTSEN belum mencerminkan kondisi terkini. Pemutakhiran data ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan pendaftaran KIP-K bagi anak Timbul, dengan hasil yang dapat diketahui dalam waktu sekitar dua minggu.