Ada Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Ekonom: Sejalan dengan Prioritas Pemerintah

Pemerintah mengumulkan penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi dalam reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2027. Penunjukan ini dianggap sejalan dengan prioritas pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan transisi energi, yang dinilai multisektor dan penting untuk menghadapi penurunan cadangan energi fosil Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa penempatan Bahlil diharapkan memperkuat koordinasi dan sinergi antar-menteri teknis. Faisal juga menekankan pentingnya peran aktif Menko dalam mengoordinasikan kebijakan hilirisasi serta melibatkan berbagai klaster ekonomi agar lebih solid.

Ekonom BCA David Sumual menilai penunjukan Menko baru ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap hilirisasi dan transisi energi, terutama mengingat menurunnya cadangan energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengantisipasi kebutuhan energi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. David juga menyampaikan bahwa penguatan transisi energi diperlukan untuk menarik investasi asing, terutama dari investor yang mengutamakan penggunaan energi hijau. Perubahan ini juga mencakup penunjukan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, yang diharapkan memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak dari pergantian ini hanya bisa dinilai setelah pejabat baru menjalankan tugas selama beberapa waktu, seperti 100 hari pertama.

David menambahkan bahwa kolaborasi yang kuat antara Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan juga penting untuk memastikan kebijakan yang disusun sinergi dan konsisten. Dengan demikian, pemerintah berupaya memperkuat kinerja kabinet per klaster, khususnya di bidang hilirisasi dan transisi energi, agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan energi yang semakin kompleks.