Apindo Jatim Minta Evaluasi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk Cegah PHK Masif

Apindo Jatim meminta evaluasi ulang RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diproyeksikan disahkan 8 Oktober 2026. Ketua Apindo Jatim, Eddy Widjanarko, menilai RUU tidak menjawab tantangan zaman dan kembali mengandalkan UU Ketenagakerjaan 2003. Ia meminta libatukan seluruh stakeholder dan mencegah kebijakan yang hanya mengakomodasi tuntutan buruh demo. Eddy menyebut Indonesia hadapi 3-4 juta angkatan kerja baru per tahun, pengangguran muda 17 persen, pekerjaan informal, serta risiko PHK akibat melemahnya daya beli. Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Apindo, memperingatkan kebijakan ketenagakerjaan terlalu mengekang dapat menahan investasi dan menciptakan lingkaran kemiskinan antargenerasi.