BI Dinilai Tak Acuh Soal Pertumbuhan Ekonomi, Destry Buka Suara!

Gubernur sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, membantah anggapan bahwa BI hanya fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan BI tetap concern dengan pertumbuhan melalui instrumen seperti kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran. Salah satu langkahnya adalah memberikan insentif likuiditas kepada perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor prioritas, termasuk UMKM, dengan pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM). Dalam Rapat Dewan Gubernur Juli 2026, BI menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Di sisi moneter, BI mengoptimalkan intervensi valuta asing melalui transaksi spot, NDF, dan DNDF untuk stabilisasi rupiah, serta menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2026-2027. BI juga memperluas insentif untuk aliran modal asing, termasuk kenaikan premi Swap Beli Lindung Nilai menjadi 12,5% dan insentif untuk Local Currency Transaction dengan negara mitra. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ditingkatkan menjadi maksimal 6% dari Dana Pihak Ketiga, berlaku efektif September 2026, untuk mengatasi segmentasi likuiditas dan mendorong penyaluran kredit.

Untuk pembiayaan inklusif, BI memperluas Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang mencakup pemasok, distributor, dan mitra usaha, serta memperkuat skema penyaluran kredit UMKM antarbank, efektif Oktober 2026. Di sisi pembayaran, BI mempercepat digitalisasi melalui perluasan QRIS Antarnegara dan inovasi digital melalui PIDI Digdaya dan hackathon. Melalui bauran kebijakan ini, BI berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.