BPD vs BPR dalam Kredit ASN: Mengapa Posisi Keduanya Tak Seimbang?

Terdapat ketimpangan struktural antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam penyaluran kredit ASN dan pensiunan. BPD memiliki posisi tawar lebih kuat karena mengelola payroll, sehingga dapat melakukan pemotongan gaji otomatis untuk cicilan kredit. Sebaliknya, BPR tidak memiliki akses debit langsung, sehingga risiko gagal tagih lebih tinggi meskipun profil nasabah dianggap aman. Hal ini terlihat dari tingginya NPL BPR dibandingkan BPD.

Kesenjangan ini diperparah oleh kurangnya pertukaran data kredit real-time, yang memicu praktik gadai SK berulang dan beban utang berlebih pada nasabah. Untuk mengatasinya, diperlukan standarisasi perjanjian kerja sama oleh OJK, pembukaan fasilitas debit otomatis bagi kreditor non-BPD dengan biaya administrasi, serta pembangunan basis data registrasi kredit daerah yang terintegrasi dengan SLIK guna mencegah double financing.