BPKN Ungkap Temuan Beras Fortifikasi Tidak Standar Sejak 2025, Dorong Wajib SNI

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menemukan beras fortifikasi yang tidak sesuai standar mutu dan label sejak 2025. Masalah utama meliputi ketidaksesuaian kualitas fortifikasi, risiko penurunan mutu saat penyimpanan, serta harga yang tinggi dan bervariasi antarwilayah.

BPKN merekomendasikan pemerintah menetapkan SNI wajib untuk mengatur kadar mikronutrien, stabilitas produk, dan distribusi. Selain itu, BPKN mendorong penguatan pengawasan post-market oleh Bapanas dan BPOM, penetapan HAP dan HET untuk menstabilkan harga, serta penerapan sistem pelacakan rantai pasok dan label kemasan yang lebih transparan bagi konsumen.