Bukan Hanya Politik Jokowi, Ini Kata Dewan Pakar Demokrat Soal Hasil Terburuk Gugatan Ijazah Wapres

Gugatan pensetaraan ijazah Wakil Presiden (Wapres) yang diajukan Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap memiliki kemungkinan konsekuensi ketatanegaraan, sebagaimana dikatakan Andi Mallarangeng, Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat. Berbeda dari gugatan ijazah Presiden Joko Widodo yang tidak menimbulkan dampak karena masa jabatannya sudah selesai, kasus ini berpotensi memengaruhi keabsahan pasangan Presiden dan Wapres yang maju dalam pemilu 2024. Andi menyatakan perkara ini belum pernah ada preseden dalam sejarah Indonesia, sehingga dampak putusan MK masih tidak dapat dipastikan. Partai Demokrat memilih tidak mengambil posisi sebelum MK menjatuhkan keputusan, dengan fokus menunggu hasil sidang untuk menilai konsekuensinya secara politik. MK dinilai progresif karena berpotensi membentuk norma hukum baru melalui putusannya. Sementara itu, gugatan ini mempersoalkan pemenuhan syarat sebagai Wapres, namun juga melibatkan diskusi keabsahan pasangan kepala negara.