'BUMN Ini Kadang Bekerja Seenaknya' Prabowo Siap Usut Direksi Nakal 3 Dekade Terakhir

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan wacana pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut direksi BUMN yang diduga melakukan penyimpangan selama 30 tahun terakhir. Wacana ini muncul setelah pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia menemukan jumlah BUMN mencapai 1.074 perusahaan, jauh melampaui perkiraan awal pemerintah yakni 300-400 perusahaan. Dari temuan itu, sejumlah BUMN juga memiliki anak perusahaan hingga cicit perusahaan yang dianggap tidak terkelola dengan baik.

Prabowo menyoroti tata kelola BUMN yang dinilai buruk, di mana banyak perusahaan negara berjalan tanpa pertanggungjawaban yang semestinya kepada pemerintah. Ia mengkritik masih banyaknya BUMN yang tidak produktif dan terus merugi, sementara laporan keuangannya justru menunjukkan keuntungan yang dianggap tidak valid.

Selain opsi penuntutan melalui pengadilan ad hoc, Prabowo juga membuka kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi pengurus BUMN yang bersedia mengakui kesalahan. Isu ini akan disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan terkait langkah selanjutnya yang akan ditempuh pemerintah.