BPK Mulai Periksa Laporan Keuangan Danantara Tahun 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia resmi memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Tahun 2025. Pemeriksaan diluncurkan dengan Grand Entry Meeting dan penyerahan Surat Tugas kepada CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, di Jakarta pada Kamis, 16 September 2026. Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan dan memperkuat tata kelola serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan BPI Danantara.

Pemeriksaan mencakup seluruh entitas di bawah BPI Danantara, termasuk PT Danantara Aset Manajemen (PT DAM), PT Danantara Investasi Manajemen (PT DIM), dan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang termasuk dalam struktur konsolidasinya. Audit dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah diperbarui terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Pasal 3K dari UU BUMN menegaskan bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPI Danantara menjadi kewenangan eksklusif BPK.

Sebelumnya, BPI Danantara telah menyerahkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK pada 20 Juli 2026. BPK kemudian menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan pada 14 Agustus 2026, setelah melalui tahapan persiapan yang meliputi pembaruan penilaian risiko, penetapan materialitas, dan perencanaan strategis audit. Pemeriksaan dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) untuk mengidentifikasi potensi kesalahan penyajian, kecurangan, penyalahgunaan, ketidakpatuhan, dan kelemahan sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan BPI Danantara.