'BUMN Ini Kadang Seenaknya' Prabowo Siap Usut Direksi Nakal 30 Tahun Terakhir

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya terkait pengelolaan BUMN dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Setelah pemerintah membentuk Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, ditemukan bahwa jumlah BUMN mencapai 1.074 perusahaan, jauh melebihi perkiraan awal sekitar 300-400 perusahaan. Prabowo menyoroti adanya BUMN yang berjalan tanpa pertanggungjawaban yang semestinya kepada pemerintah dan negara, sekaligus menilai banyak BUMN tidak produktif dan terus mengalami kerugian dengan laporan keuangan yang diduga dibuat sepihak.

Akibat temuan tersebut, Prabowo membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut para direksi BUMN yang diduga melakukan penyimpangan selama 30 tahun terakhir. Ia juga mempertimbangkan pemberian amnesti khusus bagi pengurus BUMN yang bersedia mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Namun, Prabowo menyerahkan akhirnya kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan mengenai langkah yang akan diambil pemerintah.