DPR Akan Kaji Usulan Prabowo soal Pengadilan Ad Hoc Khusus BUMN

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk menyelidiki kinerja BUMN, terutama terkait tata kelola yang dinilai tidak baik. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026, Prabowo menyatakan terkejut menemukan adanya 1.074 BUMN, termasuk anak, cucu, dan cicit perusahaan. Ia menduga jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga 400 perusahaan sebelumnya. Prabowo menyoroti dugaan kerugian negara akibat pengelolaan BUMN yang tidak bertanggung jawab, dan mengusulkan penyelidikan mendalam terhadap direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMN.