DPR Setujui Rp509 Miliar untuk Kawal MBG, BPOM Siapkan Pengawasan hingga Mitigasi Keracunan

DPR menyetujukan anggaran Rp509 miliar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawal keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana ini digunakan untuk memperkuat pengawasan mulai dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian, serta mempercepat penanganan jika terjadi masalah keamanan pangan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan bahwa pengawasan dilakukan tidak hanya setelah makanan dibagikan, tetapi juga melalui pengambilan sampel di wilayah yang berpotensi tinggi risiko keracunan makanan. Tujuannya agar masalah dapat terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih luas.

BPOM juga menyiapkan prosedur untuk menelusuri sumber masalah dan melakukan mitigasi jika kasus keracunan tetap terjadi. Upaya ini penting karena program MBG melibatkan produksi dan distribusi makanan dalam skala besar. Untuk mendukung pengawasan, BPOM telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Mei 2026. Namun, jumlah pegawai BPOM pada Agustus 2026 hanya 6.431 orang, sementara kebutuhan idealnya mencapai 10.710 orang, sehingga keterbatasan sumber daya menjadi tantangan dalam mengawasi lebih dari 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dengan anggaran yang disetujui, BPOM berupaya memastikan makanan yang dikonsumsi penerima MBG tetap aman sejak dari bahan baku hingga ke tangan penerima. Target akhirnya adalah mencegah terjadinya keracunan makanan, terutama bagi anak-anak peserta program ini.