Ekonom: Investasi LN bisa didahulukan bagi dapen bertata kelola baik

Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo menyatakan investasi luar negeri untuk dana pensiun (dapen) sebaiknya didahulukan bagi perusahaan dengan tata kelola kuat. Pengalaman banyak dapen dibubarkan sejak 2020 karena masalah investasi. Risiko utama meliputi nilai tukar, pasar global, geopolitik, dan likuiditas. OJK akan mengizinkan instrumen luar negeri seperti surat berharga negara, obligasi korporasi, dan saham dengan batas maksimal 20% dari total investasi dan 5% untuk penyertaan langsung. Pembukaan ini diharapkan mengurangi risiko konsentrasi pasar domestik yang tertekan, seperti IHSG turun 29 persen pada 2026.