Jurang Ketimpangan Makin Lebar, Pemerintah Buka Suara

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus berupaya menekan kenaikan gini ratio Indonesia yang mencapai 0,368 pada Maret 2026, naik 0,005 poin dari September 2025. Pemerintah menggencarkan program penciptaan lapangan kerja melalui vokasi dan magang serta memperpanjang pembebasan PPh Pasal 21 untuk karyawan dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan. "Ya tentu kembali lagi kita terus mendorong penurunan daripada pengangguran dan kita dorong agar penciptaan lapangan kerja semakin tinggi," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta Pusat. Data BPS juga menunjukkan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07% atau 22,93 juta orang, meski ketimpangan sempat melebar. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dengan gini ratio 0,387, naik 0,004 poin, sementara di perdesaan mencapai 0,296, naik 0,010 poin dibanding September 2025. Deputi BPS M. Edy Mahmud menegaskan kemiskinan dan ketimpangan wilayah perkotaan masih menjadi tantangan meski jumlah kemiskin yang turun signifikan.