Konsumen Rugi karena Paylater, Ternyata Bisa Minta Pertanggungjawaban

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penyedia layanan paylater (PUJK) bertanggung jawab memenuhi seluruh ketentuan perlindungan konsumen sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023. Hal ini termasuk memastikan kesesuaian produk dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen, memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan, serta memastikan konsumen memahami manfaat, biaya, risiko, hak, dan kewajibannya sebelum menggunakan layanan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyatakan bahwa kerugian konsumen akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran ketentuan oleh pengurus, pegawai, atau pihak ketiga yang bekerja untuk PUJK tetap menjadi tanggung jawab perusahaan. Persetujuan konsumen tidak menghilangkan kewajiban PUJK untuk melindungi konsumen dengan sesuai aturan yang berlaku.

OJK menekankan bahwa penilaian kemampuan bayar konsumen harus dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang, pekerjaan, kondisi keuangan, dan tujuan penggunaan produk. Dokumentasi hasil penilaian ini wajib dilakukan oleh PUJK. Namun, ketidakmampuan konsumen membayar tidak otomatis berarti PUJK melanggar aturan; perlu ditinjau apakah penilaian sudah memadai dan ada kesalahan yang menyebabkan kerugian.