Laporan Keuangan Semua K/L Dapat Opini WTP BPK, Tapi Ada Catatan

Seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang diperiksa BPK meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2025. BPK menegaskan capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyebut pemeriksaan sebagai instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah keuangan negara dikelola secara akuntabel dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Meski meraih WTP, BPK memberikan sejumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi mencakup penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern, penataan serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), hingga peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kontrak. BPK mendorong seluruh entitas segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar kualitas pengelolaan keuangan negara terus meningkat.

LHP diserahkan kepada 11 kementerian dan lembaga, yaitu Komisi Yudisial, Kemenko Polhukam, Bakamla, BNPB, BNPT, Bawaslu, BMKG, Komnas HAM, KPU, Basarnas, dan BNN. BPK menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.