Manufaktur Harus Tumbuh 25%-30% agar Ekonomi Indonesia Sentuh 8%

Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia saat ini berada di kisaran 19%, atau turun menjadi 16% jika mengecualikan sektor minyak sawit mentah (CPO). Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam, kontribusi ini perlu naik menjadi 25%-30% agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai. Bob menyatakan bahwa pada awal 2000-an, kontribusi manufaktur pernah mencapai 29%, namun mengalami penurunan seiring berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ia menekankan bahwa kebijakan yang mempersempit ruang industri dapat menghambat penciptaan lapangan kerja, terutama dengan jumlah penganggur terbuka mencapai 7,22 juta orang pada Februari 2026. Untuk meningkatkan daya saing, Bob mendorong revisi UU Ketenagakerjaan dengan prinsip flexicurity, yang menggabungkan fleksibilitas bagi perusahaan dan perlindungan bagi pekerja. Ia juga menyoroti rendahnya produktivitas pekerja Indonesia yang menyebabkan ketergantungan pada lembur dan meningkatnya biaya produksi, dengan defect ratio mencapai 50% di sektor manufaktur. Salam secara paralel, Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah memasuki Pembicaraan Tingkat I antara DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah telah membentuk Panitia Kerja untuk membahas substansi, termasuk perlindungan pekerja, penciptaan lapangan kerja, dan kepastian hukum bagi dunia usaha. Pendekatan baru yang diusulkan menggeser konsep dari “kerja tetap” kepada “tetap kerja”, bertujuan memastikan perlindungan sosial pekerja tidak hanya saat bekerja, tetapi juga setelah kehilangan pekerjaan. Zainul menekankan pentingnya dukungan negara agar para pekerja yang terdampak PHK dapat dengan cepat kembali bergabung ke pasar kerja.