PDIP Diminta Tak 'Main Aman', dr. Tifa Tagih Sikap Partai Soal Ijazah Jokowi

Sengketa dokumen pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan kritik terhadap sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia pada 25 September 2026, jurnalis senior Edy Mulyadi menyatakan PDIP bertanggung jawab secara politik karena pernah menjadi pengusung Joko Widodo. Ia mempertanyakan mengapa PDIP tampak tidak mengambil posisi terbuka dan mendesak partai untuk bertanggung jawab melalui parlemen. Pengamat politik Prof. Jafar Masa juga menyoroti sikap PDIP yang dianggap masih berhati-hati, meskipun menduga partai sedang menimbang risiko politik sebelum bertindak.

Dr. Tifa, seorang pegiat sosial, mempertanyakan kontribusi PDIP dalam mengawal isu sengketa dokumen pencalonan Gibran. Ia menilai kelompok masyarakat sipil telah menghadapi risiko sendiri, sementara PDIP tidak memberikan kontribusi nyata. Menanggapi kritik ini, perwakilan PDIP, Mas Fredy, membantah bahwa partainya diam dan tidak bertindak. Ia menyatakan PDIP justru menjadi korban dan telah melawan Jokowi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Fredy juga mengklaim PDIP telah menyediakan dokumen terkait proses pendaftaran yang dibutuhkan.

Meskipun pernyataan PDIP membantah kritik, tuntutan agar partai lebih terbuka masih berlanjut. Sejumlah tokoh terus mendorong PDIP untuk mengambil peran lebih aktif, termasuk melalui inisiatif di parlemen dan koordinasi dengan kelompok masyarakat sipil. Sementara itu, sengketa dokumen pencalonan Gibran tetap menjadi bagian dari proses hukum di MK, dengan keputusan yang mas masih ditunggu.