Penasihat Khusus Prabowo Kritik Desil BPS Buruh Dibilang Sejahtera, 'Ngawur! Ngga Usah Dipakai, Bener-Bener BPS!'

Presiden KSPI dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, mengkritik tajam sistem penetapan desil kesejahteraan oleh BPS. Banyak buruh penghasilan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/UMK) tergolong dalam desil 6-10, yang seharusnya mewakili kelompok sejahtera. Menurutnya, metode BPS tidak mencerminkan realitas ekonomi karena fokus pada aset fisik seperti kondisi rumah, kepemilikan kendaraan, dan pengeluaran per kapita, tanpa mempertimbangkan pendapatan pokok. Said Iqbal memberikan contoh buruh yang mendapatkan Rp 3 juta per bulan tetapi masuk desil 9 hanya karena menerima warisan motor dari orang tuanya yang meninggal. Ia menilai sistem ini menyebabkan bias data dan tidak akurat bagi masyarakat menengah ke bawah.

Said juga menyoroti anggaran BPS sebesar Rp 7 triliun yang ia anggap berlebihan dan belum optimal. Ia membandingkan dengan kebutuhan hanya Rp 2 miliar untuk program serupa, dan mendesak BPS untuk lebih efisien. Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pengelompokan desil tidak lagi berbasis aset, tetapi beralih ke indikator pendapatan pokok atau upah yang sesuai standar internasional. Upah harus dihitung dalam jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun, agar desil kesejahteraan bisa disesuaikan dengan daya beli secara berkala.