Prabowo Belajar dari India soal Optimalisasi Aset Negara

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan untuk mempelajari kebijakan India dalam mengoptimalkan aset negara melalui model National Monetisation Pipeline, di mana swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah dibangun, sementara kepemilikan tetap berada di tangan negara. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8). Prabowo menekankan bahwa aset BUMN seperti tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang belum dimanfaatkan optimal dapat dikelola bersama swasta untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Skema ini akan dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara. Sebagai contoh, pengelolaan bandara yang belum maksimal dapat diberikan kepada swasta, termasuk integrasi dengan sektor penerbangan, perhotelan, dan pengelolaan bandara untuk menciptakan nilai tambah. Pemerintah juga telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan menargetkan paling banyak 300 BUMN produktif pada akhir 2026.