Prabowo Usul Pengadilan Ad Hoc BUMN, Dasco: Terlalu Bersemangat

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk memeriksa serta mengusut tata kelola direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama tiga dekade terakhir. Usulan tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI sebagai respons atas banyaknya perusahaan pelat merah yang mengalami kerugian akibat manajemen yang buruk. Selain pengusutan hukum, Presiden juga membuka peluang pemberian amnesti khusus bagi mantan pengurus yang bersedia mengakui kesalahan dan memperbaikinya, serta menegaskan komitmen untuk mempertahankan BUMN yang memberi nilai tambah bagi negara.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihak parlemen belum mengambil keputusan dan akan mempelajari usulan itu terlebih dahulu. Dasco menyebut dorongan tersebut muncul karena semangat Presiden dalam membenahi perusahaan negara agar tidak terus membebani anggaran. DPR menegaskan bahwa pembentukan institusi atau regulasi baru memerlukan kajian matang dari aspek hukum dan mekanisme bersama antara pemerintah dan DPR sebelum dapat direalisasikan.