Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026, mengusulkan pengusutan terhadap direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 30 tahun ke belakang. Ia membuka opsi pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengurus masalah ini.

Gagasan tersebut muncul setelah pemerintah membentuk Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia, yang menemukan bahwa jumlah BUMN mencapai 1.074 perusahaan, jauh lebih banyak dari perkiraan awal Prabowo yang hanya 300-400. Banyak BUMN memiliki struktur kompleks dengan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan bahkan cicit perusahaan.

Prabowo menilai kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola BUMN. Banyak BUMN yang tidak produktif, terus mengalami kerugian, dan laporan keuangannya direkayasa untuk menunjukkan laba palsu. Ia menyatakan kekhawatirannya bahwa jika semua diungkap, rakyat bisa marah. Sebagai langkah alternatif, Prabowo juga menawarkan peluang amnesti khusus bagi pihak-pihak yang bersedia mengakui kesalahannya dan bertobat, namun keputusan akhir diserahkan kepada DPR.