Prabowo Soroti BUMN, Wacanakan Usut Direksi 30 Tahun ke Belakang

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk menyelidiki direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama 30 tahun terakhir. Langkah ini diambil karena tata kelola BUMN dinilai bermasalah dan tidak bertanggung jawab. Prabowo menyatakan hal ini dalam Sidang Tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah menemukan 1.074 BUMN saat Danantara dibentuk, jumlah yang jauh lebih besar dari perkiraan awal yang hanya 300 hingga 400. Banyak BUMN yang tidak produktif, bahkan mengalami kerugian tetapi melaporkan kinerja seolah-olah menguntungkan. Prabowo menekankan perlunya perbaikan segera. Selain itu, Prabowo membuka kemungkinan amnesti khusus bagi pihak yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat. Keputusan mengenai hal ini akan diserahkan kepada wakil rakyat di DPR. Tujuannya adalah untuk menegakkan akuntabilitas dan membenahi BUMN agar lebih efisien dan bertanggung jawab.