Prabowo Usul Pengadilan Ad Hoc Usut Direksi BUMN Melanggar 30 Tahun Terakhir

Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa jumlah BUMN mencapai 1.074 perusahaan, jauh lebih tinggi dari perkiraan awal 300-400 perusahaan. Penemuan ini terjadi setelah pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund. Prabowo menyatakan banyak BUMN yang tidak bertanggung jawab, bekerja seenaknya, dan tidak mengakui tanggung jawab kepada negara. Ia membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus direksi BUMN yang melanggar dalam 30 tahun terakhir, sekaligus memberi peluang amnesti khusus bagi yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat. Banyak BUMN yang tidak produktif terus mengalami kerugian, sehingga Prabowo menegaskan BUMN adalah aset milik masyarakat Indonesia yang tidak boleh dikuasai atau dijadikan sumber kepentingan pribadi.