Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang, Ini Respons DPR
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Presiden Prabowo Subianto berencana mengusut kinerja direksi BUMN hingga 30 tahun ke belakang akibat tata kelola buruk dan laporan keuangan yang tidak akurat. Prabowo menyoroti banyaknya BUMN tidak produktif serta jumlah perusahaan pelat merah yang membengkak hingga lebih dari seribu, termasuk anak dan cicit usaha, yang dinilai tidak bertanggung jawab kepada negara.
Sebagai solusi, Prabowo mempertimbangkan pemberian amnesti khusus bagi pengurus yang mengakui kesalahan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan mengkaji rencana tersebut terlebih dahulu karena implementasinya memerlukan koordinasi aturan antara pemerintah dan legislatif.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
kumparan · 14 Agustus 2026 pukul 18.23
Sahroni Dukung Prabowo Bentuk Pengadilan Ad Hoc Khusus: BUMN Harus Sehat-Bersih
Media Indonesia · 16 Agustus 2026 pukul 16.35
Pimpinan DPR Kaji Usul Presiden Prabowo soal Peradilan Ad Hoc BUMN
Detik.com · 16 Agustus 2026 pukul 06.25
Bersih-bersih BUMN Lewat Pengadilan Ad Hoc
Warta Ekonomi · 15 Agustus 2026 pukul 19.25
Prabowo Wacanakan Pengadilan Ad Hoc untuk BUMN, Menkum: Belum Dikaji Pemerintah
Berita terkait
KPK Sambut Baik Usulan Prabowo soal Pengadilan Ad Hoc Usut BUMN Bermasalah
Detik.com · 17 Agustus 2026 pukul 12.52
Prabowo Ingin Ada Pengadilan Ad Hoc Kasus Korupsi BUMN, Ini Alasannya
Detik.com · 15 Agustus 2026 pukul 16.41
Soal Pengadilan Ad Hoc Korupsi BUMN, Mensesneg: Belum Bahas Amnesti
Warta Ekonomi · 15 Agustus 2026 pukul 16.35
DPR Kaji Usulan Presiden Prabowo Soal Pembentukan Pengadilan Ad Hoc BUMN
VOI · 14 Agustus 2026 pukul 23.35