Sahroni Dukung Prabowo Bentuk Pengadilan Ad Hoc Khusus: BUMN Harus Sehat-Bersih

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut dugaan pelanggaran pengelolaan BUMN selama 30 tahun terakhir. Langkah ini dipicu temuan bahwa terdapat 1.074 perusahaan BUMN, jauh melebihi perkiraan awal sekitar 300-400 perusahaan, di mana beberapa di antaranya dinilai bekerja tidak bertanggung jawab dan mengabaikan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut sebagai bentuk komitmen pembersihan BUMN. Sahroni menekankan pentingnya pengelolaan BUMN yang profesional dan transparan agar keuntungan perusahaan kembali sepenuhnya kepada negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan pihak tertentu.