Prabowo Serius Buat Pengadilan Ad Hoc untuk BUMN? Menteri Hukum: Itu Warning

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengklarifikasi bahwa pemerintah belum berencana membentuk pengadilan ad hoc khusus untuk BUMN. Pernyataan Presiden Prabowo mengenai hal tersebut merupakan peringatan (warning) bagi seluruh lembaga negara untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan instruksi pembentukan lembaga peradilan baru.

Presiden menekankan bahwa korupsi adalah musuh bangsa yang harus diperangi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Strategi utama yang diusung adalah pembangunan sistem birokrasi yang transparan melalui digitalisasi pemerintahan guna mencegah praktik korupsi. Saat ini, pemerintah lebih fokus pada penguatan sistem pencegahan karena lembaga peradilan untuk kasus korupsi sudah tersedia.