Subsidi & Kompensasi Energi 2026 Terancam Melonjak 2 Kali Lipat Jadi Rp 700 T

Kementerian ESDM memperkirakan alokasi subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2026 berpotensi melonjak hingga Rp 700 triliun jika tidak diantisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam APBN 2026, alokasi awal untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik ditetapkan sebesar Rp 381,3 triliun, namun hingga semester I 2026, realisasi penyalurannya sudah mencapai Rp 233 triliun. Potensi kenaikan sebesar Rp 300 triliun ini dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menekankan urgensi penggunaan EBT, terutama di sektor ketenagalistrikan, dengan mengacu pada contoh negara lain. Negara-negara yang mayoritas mengandalkan energi terbarukan seperti Amerika Utara, Brasil, Afrika, dan Norwegia berhasil menekan biaya energi. Norwegia bahkan mendapatkan 90 persen listriknya dari PLTA, sementara Prancis dan Pakistan mengandalkan PLTN.

Di sisi lain, negara yang bergantung pada energi fosil seperti Indonesia, Australia, dan China cenderung memiliki biaya energi yang lebih tinggi. Proyeksi subsidi energi hingga akhir 2026 diperkirakan mencapai Rp 227,2 triliun, melebihi target APBN sebesar Rp 210 triliun. Lonjakan ini dipengaruhi oleh proyeksi nilai tukar rupiah yang melebihi asumsi dasar dan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang mencapai USD 90,46 per barel pada semester I 2026.