Suntikan Rp 31 Triliun untuk Guru PPPK, Ekonom Ingatkan Beban Negara

Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran Rp 31 triliun untuk mengalihkan Guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027. Kepala Indef, Rizal Taufikurahman, menyampaikan peringatan bahwa anggaran tersebut bukan belanja satu kali, melainkan beban fiskal berulang setiap tahun yang perlu dihitung hati-hati. Ia menekankan pentingnya skema pembiayaan berkelanjutan dan kejelasan pembagian beban antara pemerintah pusat dan daerah, agar tidak mengambil anggaran pendidikan yang lebih produktif seperti peningkatan kualitas guru, sarana sekolah, atau layanan pendidikan. Rizal mengapresiasi potensi dampak positif yaitu meningkatnya kesejahteraan guru melalui kepastian pendapatan, tunjangan, dan jenjang karier, asalkan disesuaikan dengan beban kerja yang memadai. Ia menyarankan agar pemerintah tidak memberlakukan transmisi status secara otomatis tanpa evaluasi, melainkan menggunakan verifikasi berdasarkan masa kerja, kompetensi, beban mengajar, kinerja, dan kebutuhan guru di setiap daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa gaji pengalihan PPPK guru dari paruh waktu ke penuh waktu akan digaji pusat melalui anggaran sekitar Rp 31 triliun. Selain kepastian status penuh waktu, pemerintah membuka ruang bagi guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap.