Tak Hanya Rp76 Triliun, Munarman Sebut Ada Kerugian Lain dalam Polemik Ijazah Gibran

Advokat publik Munarman menyatakan adanya dugaan kerugian negara dan rakyat dalam polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gugatan terhadap keabsahan syarat pendidikan Gibran diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Munarman menilai masyarakat dirugikan karena tidak adanya kesetaraan bagi calon wakil presiden lain, sekaligus menyinggung dugaan kerugian sebesar Rp76 triliun dari biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bersumber dari pajak rakyat. Ia juga menambahkan kerugian berkelanjutan selama masa jabatan, termasuk biaya protokol dan penggunaan APBN untuk mendukung tugas Wakil Presiden. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan negara untuk mendukung jabatan tersebut tidak sedikit, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang produktivitas yang dihasilkan.