Tito Buka Opsi Guru PPPK Jadi ASN Pusat, Beban APBD Bisa Berkurang

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji opsi menarikan guru PPPK menjadi ASN pusat. Penarikan ini diharapkan mengatasi masalah pengelolaan dan pembiayaan guru di daerah serta mengurangi beban APBD. Menurut UU Pemda 23/2014, penanganganan guru PAUD, TK, SD, SMP menjadi urusan pemerintah daerah, sementara SMA, SMK, dan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pusat. Jika guru PPPK ditarik menjadi ASN pusat, mereka dapat dialihkan ke daerah yang kurang guru, mengurangi kepadatan di satu lokasi. Pemerintah akan melakukan diskusi lanjutan minggu depan termasuk kajian kemampuan biaya pusat dan daerah.