Kemenkeu Klarikan Rp7 T untuk BPS, Protes Desil DTSEN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan alokasi dana Rp7 triliun ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mendukung Sensus Ekonomi. Purbaya menyatakan dana ini sebagai respons terhadap banjir protes masyarakat terkait penetapan desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi, sekaligunya menjadi dasar kebijakan seperti rencana pembatasan Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10.

Beberapa sumber melaporkan alokasi Rp7 triliun ini hanya untuk DTSEN atau sensus ekonomi, sementara Kemenkeu menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan total anggaran operasional dan program BPS secara keseluruhan, bukan dana khusus untuk DTSEN semata. Kemenkeu menegaskan bahwa permintaan tambahan anggaran dari BPS pada awal tahun telah dipenuhi untuk memastikan kualitas data yang akurat dan relevan dengan situasi terkini.

Pemerintah menargetkan hasil DTSEN tahun depan lebih akurat dan rapi, dengan pemutakhiran data dilakukan secara berkala menggunakan metode Proxy Means Test (PMT). Kesalahan data umum diakui terjadi dalam proses survei, namun diharapkan pembenahan DTSEN dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih tepat. Penanganan ketidaksesuaian data akan dilakukan secara kasus per kasus.