12.800 KPM Bansos di Serang Terindikasi Judol, 400 Ajukan Sanggahan

Sebanyak 12.800 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos di Kabupaten Serang, Banten, terindikasi melakukan transaksi judi online (judol). Data ini diterima Dinas Sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan melibatkan penerima program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kemensos meminta pemerintah daerah menonaktifkan sementara penerima yang terindikasi hingga proses verifikasi selesai. Indikasi muncul berdasarkan penelusuran sistem terhadap alur transaksi keuangan penerima bansos. Namun, pihal belum dapat memastikan apakah seluruh 12.800 penerima benar-benar terlibat judol atau hanya terindikasi berdasarkan sistem. Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memverifikasi data dan memastikan akurasi penerima bansos.

Dalam prosesnya, Dinas Sosial membuka mekanisme sanggah bagi penerima yang merasa tidak terlibat judi online. Hingga akhir Agustus 2026, sekitar 400 penerima telah mengajukan sanggahan. Setelah sanggahan diterima, pihak terkait akan memeriksa dokumen dan melakukan verifikasi untuk menentukan apakah status penerima dapat dipulihkan atau tetap dinonaktifkan. Kepala Dinas Sosial Yadi Pri Yadi Rochdian menekankan pentingnya verifikasi karena ada kasus penyalahgunaan identitas atau rekening orang lain.

Temuan ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperketat pengawasan penyaluran bansos. Secara nasional, lebih dari 11.000 KPM dicoret dari daftar penerima bansos pada triwulan pertama 2026 karena terindikasi terkait judi online, lalu turun menjadi 75 KPM pada triwulan kedua 2026. Di Kabupaten Serang, 12.800 penerima masuk dalam daftar indikasi judi online pada triwulan ketiga 2026 dan dinonaktifkan sementara hingga verifikasi selesai. Pemerintah memastikan penerima yang dinyatakan tidak terlibat setelah proses sanggah dan verifikasi dapat dipertimbangkan untuk kembali menerima bansos.