Anggota DPR Tanya Niat Eks Pejabat Pajak Ingin Jadi Calon Hakim Agung
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara bidang pajak, Hari Sih Advianto, menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengulik niat Advianto menjadi calon hakim agung karena sebelumnya memiliki rekam jejak sebagai pejabat pajak.
I Wayan Sudirta menanyakan sejak kapan Advianto bercita-cita menjadi hakim dan mengapa memilih jalur tersebut, padahal jabatan pejabat pajak bukan jabatan sembarangan. Ia menilai tantangan menjadi hakim sangat berat dan meminta Advianto menceritakan alasan khusus agar Komisi III dapat meyakini kelayakannya. Wayan juga mencatat bahwa dari gestur Advianto tampak yakin, namun tetap membutuhkan cerita yang lebih menyentuh.
Hari Sih Advianto menjelaskan bahwa ia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 1991 hingga 2009, kemudian pindah menjadi widyaiswara perpajakan atau tenaga pengajar bagi pegawai pengadilan pajak di Pusdiklat Perpajakan. Ia mengaku tidak memiliki rencana awal menjadi hakim karena latar belakangnya adalah akuntansi, bukan hukum. Setelah ada rekrutmen hakim, ia mendaftar, belajar hukum, dan akhirnya menempuh pendidikan S3 Hukum. Mengenai motivasi, Advianto menyatakan setiap orang wajib mengembangkan talenta diri dan manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
CNN Indonesia · 13 Agustus 2026 pukul 19.35
Komisi III Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc, Ini Daftarnya
Liputan6.com · 13 Agustus 2026 pukul 18.20
DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc, Ini Daftarnya
JPNN.com · 13 Agustus 2026 pukul 15.18
Komisi III DPR Soroti Niat Hari Sih Advianto Maju Seleksi Hakim Agung TUN Pajak
Liputan6.com · 12 Agustus 2026 pukul 13.50
Komisi III DPR Uji Kelayakan 14 Calon Hakim Agung Hari Ini
Berita terkait
Paripurna DPR Setujui 11 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc
kumparan · 18 Agustus 2026 pukul 12.51
Komisi III DPR Setujui 11 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc, Ini Daftarnya
Detik.com · 13 Agustus 2026 pukul 17.28
Tahun Depan, Pekerja dengan Gaji Di bawah Rp10 Juta Bebas Pajak Penghasilan
JPNN.com · 2 Oktober 2026 pukul 20.06
DJP Kantongi Rp817,61 Miliar dari Penindakan Wajib Pajak Sektor Baja
Warta Ekonomi · 2 Oktober 2026 pukul 20.00