Bahlil: BUK Migas Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden Prabowo

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) yang sedang disiapkan pemerintah akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan BUK Migas menjadi bagian penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang akan dilakukan pemerintah bersama DPR RI setelah penerbitan Surat Presiden. Bahlil menekankan bahwa kedudukan BUK Migas di bawah presiden sudah pasti dan tidak perlu diperdebatkan.

Fokus pemerintah saat ini adalah merumuskan regulasi yang memperkuat peran BUK Migas, terutama dalam hal perizinan agar tidak menjadi penghambat produksi migas nasional. BUK Migas dirancang dengan fleksibilitas tinggi untuk bernegosiasi dengan pihak swasta maupun pemerintah, termasuk skema cost recovery dan bentuk kerja sama lain yang menguntungkan semua pihak. Namun, Bahlil menegaskan bahwa penguatan BUK Migas tidak akan menghilangkan kewenangan kementerian terkait dalam proses perizinan.

Terkait nasib Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Bahlil belum memberikan jawaban apakah BUK Migas akan menggantikannya. Ia hanya memastikan bahwa badan usaha khusus ini akan berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden. Sebelumnya, Bahlil juga memastikan stok crude oil nasional tetap aman, termasuk pasokan dari Rusia melalui kerja sama G-to-G.