Blokade Laut AS tak Hentikan Penjualan Minyak Iran

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa waktu terbaik untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat telah tiba, karena Iran berada dalam posisi yang kuat dan bermartabat di mata dunia. Menyampaikan hal ini, Pezeshkian juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah yang bergerak cepat untuk menangani dampak gempa bumi yang terjadi di wilayah negara. Di sisi lain, Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad memastikan bahwa penjualan minyak Iran tetap berlanjut meskipun menghadapi blokade laut yang diterapkan oleh AS. Menurutnya, ekspor minyak masih mencapai pelanggan di luar perairan teritorial Iran, meskipun volume penjualannya mengalami penurunan sejak penerapan blokade tersebut kembali. Paknejad enggan merinci lebih jauh tentang angka atau volume penjualan, mengingatkan bahwa informasi tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang dianggap sebagai musuh.

Sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, sempat melaporkan bahwa ekspor minyak Iran hampir terhenti sepenuhnya akibat kondisi konflik yang sedang berlangsung. Konflik ini sempat kian membesar setelah serangan militer yang diluncurkan oleh AS dan Israel pada 28 Februari lalu, yang kemudian ditanggapi dengan serangan balasan dari Iran. Pada pertengahan Juni, kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, namun kesepakatan ini tak bertahan lama dan serangan saling bentik kembali terjadi. Sebagai respons, Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada 12 Juli, yang kemudian diikuti dengan ancaman Presiden AS Donald Trump untuk menjadi "penjaga" Selat Hormuz dan memberlakukan kembali blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Trump juga secara resmi mengumumkan penerapan sanksi ekonomi baru yang lebih ketat terhadap Iran, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam ekspor minyak Iran, diperkirakan turun di bawah 300.000 barel per hari. Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa sanksi-sanksi tersebut tidak akan berhasil, berkaca pada sejarah lama tekanan AS yang pernah gagal memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyatakan bahwa sanksi ekonomi baru AS melanggar Piagam PBB dan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan ekstra-teritorial yang tidak sah.