Diskriminasi Anggaran, Aliansi PPPK Paruh Waktu Desak Diskusi Ulang Regulasi 2027

Aliansi PPPK Paruh Waktu menuntut pemerintah dan DPR RI meninjau kembali regulasi pengangkatan PPPK Penuh Waktu pasca pengesahan UU APBN 2027. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026, alokasi anggaran gaji sebesar Rp23 triliun hanya ditujukan untuk guru dan tenaga kesehatan, mengabaikan tenaga teknis yang seharusnya beralih menjadi PPPK Penuh Waktu. Kesepakatan awal pada 7 September 2026 antara Aliansi Merah Putih, Pimpinan DPR RI, dan Menteri Sekretaris Negara telah tidak diikuti. Aliansi menilai kebijakan ini diskriminatif dan menisdahkannya tenaga teknis. Mereka menuntut monitoring dan evaluasi bersama untuk menyelesaikan ketimpangan tersebut.