DPR Dorong Finalisasi Perpres untuk Perkuat Perlindungan Ojol dan Kurir

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi finalisasi Peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi online di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan aturan perlindungan pekerja transportasi online.

DPR dan pemerintah mencapai kesepahaman untuk memperkuat perlindungan dengan memperluas cakupan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Aturan yang semula khusus angkutan orang kini juga mencakup kurir pengantar barang dan makanan. Tarif barang dan makanan diatur oleh Komdigi, tarif angkutan orang oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan pelaku transportasi online diampu Kementerian UMKM. Untuk angkutan orang, potongan komisi aplikator sudah dibatasi maksimal 8 persen sejak 1 Juli 2026 melalui Keputusan Menteri Perhubungan, sehingga pengemudi menerima pendapatan minimal 92 persen dari tarif yang dibayarkan penumpang.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman akan segera menemui asosiasi, komunitas ojek online, dan aplikator untuk menyerap aspirasi final sebelum Perpres diterbitkan. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyatakan akan melibatkan lebih banyak platform dan pengemudi untuk mencari titik keseimbangan tarif yang optimal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Kementerian Sekretariat Negara memimpin harmonisasi aturan, dengan target Perpres terbit akhir bulan ini atau paling lambat awal bulan depan. Masih akan ada satu pertemuan lagi dengan kementerian terkait serta satu pertemuan tambahan dengan organisasi ojek online dan aplikator. Skema tarif sudah disimulasikan namun belum diumumkan karena masih harus diharmonisasikan.