Eks Menag Yaqut Minta Bebas dari Dakwaan Kuota Haji

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta pembebasan dari dakwaan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Pengacaranya, Mellisa Anggraini, menyampaikan surat dakwaan jaksa tidak jelas dan tidak lengkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Senin (18/8). Dakwaan dinilai tidak bersesuaian dengan delik inti yang didakwakan, sehingga diminta dibatalkan demi hukum. Tim hukum juga meminta perkara tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian dan mengungkapkan bahwa pembagian kuota haji tambahan seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Tipikor.

Dalam kasus ini, Yaqut didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp622,09 miliar melalui pengaturan ulang kuota haji khusus tambahan 2024. Kerugian negara terdiri dari selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK sebesar Rp438,22 miliar, penjualan kuota petugas haji khusus sebesar Rp39,95 miliar, dan biaya percepatan pengisian kuota sebesar Rp143,92 miliar. Selain Yaqut, tersangka lain meliputi mantan stafnya Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex), Direktorat Operasional Maktour Ismail Adham, dan Asrul Aziz Taba.

Tim hukum Yaqut juga mempertanyakan hilangnya nama kunci dalam dakwaan dan mengajukan klaim bahwa kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi kebijakan. Sebelumnya, KPK telah mencegah tiga tersangka, termasuk Yaqut, dari keluar Indonesia terkait penyidikan ini.